Pacitan – Sebanyak 435 warga Kecamatan Pringkuku menerima Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) pada Kamis (14/8/2025) di pendopo kecamatan setempat. Penyaluran bantuan ini menyasar 390 buruh tani tembakau yang tergabung dalam kelompok Margo Mulyo III, Sri Rejeki IV, Sri Rejeki Lima, Sumber Rejeki 2, dan Sumber Rejeki VI, serta 45 penerima dari kalangan masyarakat lainnya.
Plt. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Pacitan, Luky Puspitosari, menyampaikan bahwa bantuan ini merupakan bentuk kepedulian pemerintah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat, khususnya para buruh tani tembakau.
“Ini sebagai bentuk perhatian pemerintah untuk meringankan dan membantu perekonomian para petani serta buruh tani tembakau. Harapannya, bantuan ini makin memotivasi mereka agar tetap semangat,” ujar Luky.
Sementara itu, Camat Pringkuku, Suwoto, mengimbau agar bantuan dimanfaatkan secara bijak, terutama untuk memenuhi kebutuhan pokok, dan tidak digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat.
“Kami berpesan kepada warga agar bantuan ini digunakan untuk membeli sembako. Bantuan ini perlu disyukuri dan jangan sampai dipakai untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi judi online,” tegasnya saat menyerahkan bantuan secara simbolis.
Mas Woto menjelaskan bahwa bantuan yang disalurkan senilai Rp600 ribu merupakan pencairan untuk dua bulan, dengan nominal Rp300 ribu per bulan. “Pada tahap awal ini, pencairan dilakukan untuk dua bulan sebesar Rp600 ribu. Total bantuan akan diberikan selama lima bulan ke depan,” jelasnya.
Penyaluran BLT DBHCHT ini diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya di sektor pertanian tembakau yang menjadi salah satu penopang ekonomi warga Pringkuku.
Selain buruh tani dan pekerja pabrik rokok, penerima manfaat juga mencakup warga miskin dan kelompok rentan yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), maupun hasil pendataan kemiskinan daerah di luar dua basis data tersebut yang belum menerima bantuan sosial pemerintah. (*)
